Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar. Menurut Menteri Budi, Meta merespons dengan sangat baik atas teguran yang saya layangkan. Komunikasi dengan platform asing juga perlu ditingkatkan untuk memastikan adanya koordinasi terkait larangan iklan judi di Indonesia, baik dari platform lokal maupun global.
- Katak Bhizer dikenal sering membuat konten kontroversial, termasuk konten tentang tawuran.
- Banyak pilihan sistem cloud DNS yang ampuh untuk memblokir situs judi dan situs berbahaya lainnya.
- Budi menambahkan, judi online dinilai sebagai penghancur transformasi digital.
- Menurut Menteri Budi, Meta merespons dengan sangat baik atas teguran yang saya layangkan.
- Berdasarkan artikel Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, dakwaan alternatif digunakan jika belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.
Jl. Medan Merdeka Barat no. 9, Jakarta 10110, Indonesia
Akun dengan nama @katakatvns.70 ditutup dan ditemukan berdasarkan laporan warga ke kepolisian serta aduan warganet ke kanal milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Tergantung Pak setelah didatakan. Dari 5.000 situs itu tergantung (diblokir atau tidak) pak, karena ada yang bisa masuk ada yang nggak,” ujar tersangka. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukum Membuat Website Perjudian yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H.
Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?
Budi menambahkan, digitalisasi merupakan hal penting bagi kemajuan sebuah negara, termasuk memajukan sebuah negara dengan percepatan transformasi digital. Maka dari itu, dia menegaskan persoalan judi online yang dinilai sebagai penghancur transformasi digital ini harus segera diberantas. Budi menambahkan, judi online dinilai sebagai penghancur transformasi digital. Padahal, transformasi digital sangat penting marketingfornonprofits.org untuk Indonesia dan merupakan keniscayaan bagi perkembangan peradaban dunia. Menkominfo melanjutkan, Langkah ketiga yakni dengan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dengan memblokir rekening dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penindakan. Namun, bagi individu yang telah kecanduan judi online, saat ini banyak tersedia layanan konseling dan rehabilitasi yang dapat membantu mereka keluar dari jeratan perjudian.
Kapolri mengatakan akan menindak tegas para pelaku tanpa ragu, dan akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) yang diperoleh dari hasil perjudian. Polri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian. Berdasarkan artikel Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, dakwaan alternatif digunakan jika belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Situs-situs ini seharusnya diblokir, tetapi tetap dibiarkan aktif oleh oknum-oknum tertentu.
- Kasus ini menunjukkan indikasi pembiaran yang berlangsung selama hampir delapan tahun oleh sejumlah pejabat yang diduga melindungi situs-situs ilegal.
- Keasyikan dengan perjudian, seperti terus-menerus merencanakan aktivitas perjudian dan terus mencari cara agar mendapatkan lebih banyak uang dari judi.
- Dengan cara ini, daerah juga dapat membuat kebijakan blokir tanpa bergantung pada pemerintah pusat.
- Banyak aplikasi game terindikasi berfungsi sebagai kedok untuk judi online.
M Yamin, dari Yayasan Nawala Nusantara usai Seminar Menyikapi Perjudian Online di Auditorium RRI, Jakarta, Selasa 10 Juli 2012, memaparkan perbedaan situs judi luar negeri dengan situs judi dalam negeri. Penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 27 ayat (2). Selain itu, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh web developer dan kliennya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tentang adanya sebab yang halal/tidak terlarang. Menkominfo menyatakan ke semua langkah itu menjadi alasan bagi Kemkominfo untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online. Penegakan hukum yang ketat terhadap aplikasi pembayaran, operator internet, dan institusi keuangan yang terlibat dalam aktivitas judi online sangat dibutuhkan.
OPPO A76: Smartphone Rp3 Jutaan dengan Fitur SuperVOOC dan RAM Jumbo!
“Termasuk Indonesia, kalau mau jadi negara maju harus mewujudkan atau melakukan percepatan dalam transformasi digital,” tutur Budi. Kapolri juga menyampaikan perintah kepada jajarannya untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah, terutama dalam mencegah dan mengatasi kebocoran keuangan negara baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap beberapa perkara yang menjadi atensi pemerintah, termasuk peredaran gelap narkoba. MOOCs UNIVERSITAS TERBUKA adalah sumber belajar terbuka bagi masyarakat umum dimanapun. Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.
VIVAnews – Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin diminati di tanah air. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui kampanye dan advokasi, MIT mendukung pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berdaya. Berbohong kepada anggota keluarga atau orang lain untuk menyembunyikan aktivitas perjudian.